Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tradeinlife

Pendidikan

Soal dan jawaban hukum perdata

Soal dan jawaban menganai hukum perdata

1.       Jelaskan tentang proses kodifikasi Hukum Perdata Belanda

Penjelasan         :

Sejarah Hukum Perdata di Belanda tidak bisa dipisahkan dari Hukum Perdata Prancis, yaitu Code Civil Prancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya Code Civil Prancis, berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, Hukum Romawi telah berlaku di Perancis yang berdampingan dengan Hukum Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi.

Pada bagian kedua abad XVII di Negeri Perancis telah timbul aliranaliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu agar diperoleh kesatuan Hukum Perancis. Pada akhir abad XVII, oleh Raja Perancis dibuat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai soal-soal testamen, ordonannce Sur les Substitutions fideicommissaires yang mengatur mengenai soal-soal substitusi. Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis baru berhasil diciptakan sesudah Revolusi Perancis (1789-1795), di mana pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang diserahi tugas membuat kodifikasi.

Kodifikasi Hukum Perdata Perancis, sebagaimana dimaksudkan selesai dibentuk tahun 1804 dengan nama Code Civil des Francais. Code Civil ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan perubahan sedikit, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama Code Napoleon, tapi kemudian disebut dengan Code Civil Perancis. Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 Code Civil Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. Di negeri Belanda setelah berakhir pendudukan Perancis tahun 1813, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar (Grond Wet) Negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Perdata, diketuai Mr. J.M. Kemper.

Pada tahun 1816 oleh Kemper menyampaikan kepada Raja suatu rancangan kodifikasi Hukum Perdata, tapi rancangan ini tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia karena rencana tersebut disusun Kemper berdasarkan Hukum Belanda Kuno. Para ahli Hukum Bangsa Belgia menghendaki agar rancangan itu disusun menurut Code Civil Perancis. Setelah mendapat sedikit perubahan, maka rancangan itu disampaikan kepada Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer) pada tanggal 22 November 1820.

Dalam tahun 1822 rencana Kemper itu ditolak oleh Perwakilan Rakyat Belanda. Setelah Kemper meninggal dunia tahun 1824, pembuatan kodifikasi dipimpin oleh Nicolai dengan suatu metode kerja yang baru, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Demikianlah cara kerja yang dilakukaan semenjak tahun 1822 sampai 1826 bagian demi bagian KUH Perdata Belanda diselesaikan dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam Staatsblad, tetapi tanggal mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sampai seluruhnya selesai. Pada tahun 1829 pekerjaan itu selesai dan diakhiri dengan baik. Undang-undang yang tadinya terpisah dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang diberi nomor urut dan diterbitkan serta ditetapkan berlakunya tanggal 1 Februari 1931. Pada waktu yang sama dinyatakan pula berlaku Wetboek van Koophandel (WvK) dan Burgelijke Rechtsvordering (BRv), sedangkan Wetboek van Strafrecht (WvS) menyusul kemudian.

Sebagai hasil kerja Mr. Wicher dan Mr. Scholten van Out Haarlem maka dikeluarkan titah Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1 dan beberapa hari kemudian berangkat Mr. Wicher ke Hindia Belanda membawa kitab-kitab hukum yang telah selesai dikerjakannya serta telah ditandat angani oleh Raja untuk diberlakukan di Hindia Belanda.

 

2.       Apa yang di maksud dengan azas korkondansi?

Penjelasan         :

azas korkondasi adalah suatu azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan jua kepada golongan Eropa yang ada du Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Azas konkordansi yang tertera dalam pasal 131 Indische Staatsregelin (“IS”) untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

3.       Jelaskan tentang proses kodifikasi Hukum Perdata Indonesia

Penjelasan         :

Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota, tapi panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes.Ppanitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Statsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini, Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut. Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan Hukum Perdata yang berkembang di Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum Perdata Belanda yang diberlakukan asas korkondansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

 Secara makro subtansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada Hukum Perdata Indonesia, yaitu:

 1. Pada mulanya Hukum Perdata Indonesia merupakan ketentuanketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang di berlakukan di Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB), sesuai dengan Stbl. No.23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal.

2. Dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH Perdata berlaku juga KUH Dagang yang diatur dalam Stbl.1847

 

4.       Apa yang di maksud dengan Pluralisme hukum dan unifikasi hukum?

Penjelasan         :

Pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat sedangkan Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. 

5.       Jelaskan penyebab terjadi pluralism dalam Hukum Perdata di indonesia?

Penjelasan         :

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karena sampai saat ini masyarakat indonesia masih beraneka ragam /pluralistic dimana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi.

 

6.       Bagaimanakah kedudukan KUH Perdata setelah Indonesia merdeka

Penjelasan         :

Setelah Indonesia merdeka, Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945. KUH Perdata Indonesia sebagai induk Hukum Perdata Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang baru maka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Aturan Peralihan maka masih diberlakukan Hukum Perdata tersebut di Indonesia. Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undangundang. Namun sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh, karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-undang Pokok Agraria.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berkaitan

ACwAAAAAAQABAAACADs=ACwAAAAAAQABAAACADs=

Bisnis

Ide Usaha jajanan rumahan modal kecil paling banyak dicari para pengusaha pemula. Kenapa tidak, dengan modal yang kecil anda bisa mendapatkan keuntungan. Pada artikel...

Fakta menarik kota kediriFakta menarik kota kediri

Hiburan

Kota Kediri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota...

Komunikasi DataKomunikasi Data

Pendidikan

ita semua sudah mengetahui tentang komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari.Komunikasi tidak dapat terlepas dari kehidupan kita sebagai manausaia.Dunia tanpa komunikasi akan menjadi sepi.

Bisnis

cara mencari modal usaha tanpa hutang  bagi beberapa pengusaha pemula adalah suatu hal yang susah untuk dilakukan. Siapa pun juga ingin mempunyai usaha tanpa...

Bisnis Bulan RamadhanBisnis Bulan Ramadhan

Bisnis

bisnis bulan ramadhan yang menguntungkan di bulan puasa yang akan coba kami informasikan untuk anda semuanya di kesempatan kali ini mungkin dapat menjadi referensi...

Advertisement